Tentang & Sejarah BPAD

Tahun 2017 menjadi tonggak bersejarah dalam pembentukan kelembagaan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. BPKAD Provinsi DKI Jakarta kala itu dilakukan pemisahaan kelembagaan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 255 Tahun 2016 dimana Keuangan dan Aset dipisahkan.

Sebagai unsur pelaksana fungsi di bidang aset, BPAD terus bertransformasi sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kepemimpinan silih berganti namun kontribusi terhadap DKI Jakarta terus dilakukan demi kemajuan Negeri.

Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta pertama diemban Achmad Firdaus mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dilanjutkan dengan Pujiono hingga Tahun 2021, kemudian beralih ke M. Reza Phahlevi hingga Tahun 2023, dilanjutkan Lusiana Herawati sebagai Pelaksana Tugas hingga bulan November 2024 dan kini diamanahkan ke Faisal Syafruddin yang dilantik definitif pada bulan Mei 2025.

Raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi prestasi pertama di tahun 2017 dan hingga tahun 2023 menjadi raihan Opini WTP untuk yang ke-7 kalinya.

BPAD berhasil menjadi Perangkat Daerah dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK terbanyak di Tahun 2023 dan terbaik ketiga sebagai Perangkat Daerah terinformatif berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Kini, estafet kepemimpinan berada di tangan Mochamad Abbas, yang mulai menjabat pada Agustus 2026. Di bawah kepemimpinan saat ini, perjalanan BPAD terus berlanjut dalam mendukung pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib, optimal, dan akuntabel.

Dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya, perjalanan BPAD menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga dan mengoptimalkan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat.