PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR PADA 23 (DUA PULUH TIGA) PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS + 6.681 M2 (LEBIH KURANG ENAM RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS + 9.069 M2 (LEBIH KURANG SEMBILAN RIBU ENAM PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS + 999 M2 (LEBIH KURANG SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS + 394 M2 (LEBIH KURANG TIGA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS + 338 M2 (LEBIH KURANG TIGA RATUS TIGA PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS + 2.607 M2 (LEBIH KURANG DUA RIBU ENAM RATUS TUJUH METER PERSEGI) PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
