(BPAD, Jakarta) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memenuhi undangan sidang kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (23/04/2020).

Musrenbang dilaksanakan secara online untuk pertama kalinya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Lewat Video conference, Mendagri membuka acara itu di ruang kerjanya di Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (23/04/2020).

BPAD Provinsi DKI Jakarta sendiri melaksanakan video conference di ruang Command Center lt.5 Gedung Dinas Teknis Abdul Muis. Dalam Musrenbang ini, BPAD Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan dipimpin oleh Pujiono selaku Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Bidang dari masing-masing bidang.

Musyawarah tersebut membahas anggaran perencanaan pembangunan tahun 2021 dengan mengangkat tema "Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas untuk Stabilitas Pembangunan dengan Fokus Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat."

Dalam musrenbang yang diikuti oleh berbagai kementerian, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jajaran Pemprov DKI, serta para praktisi perencanaan pembangunan itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan memaparkan tentang pergerakan perekonomian di Jakarta yang signifikan sebagai dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menyebabkan keterbatasan anggaran pada tahun 2021. ”Karena pendapatan utama Jakarta dari pajak, dan pajak mengandalkan kegiatan perekonomian, ketika kegiatan ekonomi turun maka pajak yang dibayarkan turun, kita mengalami kontraksi hingga hampir 53 persen berkurang. Jadi anggaran kita tinggal 47 persen dari anggaran semula, Oleh karena itu dalam merencanakan tahun 2021 kita perlu realistis bahwa akan perlu waktu bagi anggaran DKI untuk bisa kembali,” paparnya.

Akibat banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya, Anies mengimbau agar musrenbang kali ini berfokus tidak hanya pada masalah kesehatan, namun juga kesejahteraan masyarakat. Musrenbang diharapkan dapat melahirkan terobosan serta ide perencanaan yang dapat membantu percepatan pemulihan.

Dijelaskan Mendagri, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pasca wabah Covid-19 mengharuskan adanya perubahan tema besar yang berimplikasi pada perubahan tema dalam RKPD setiap daerah. Mendagri memandang, tema yang dicanangkan dalam Musrenbang RKPD tersebut menjadi penting, mengingat hal ini dilakukan sebagai penyesuaian di tengah situasi pandemi Covid-19.

Meskipun demikian, Anies tetap mengajak seluruh peserta Musrenbang untuk tetap optimis dan berfokus pada pemulihan. DKI Jakarta sebagai Ibu Kota telah melakukan sinkronisasi perencanaan dengan pemerintah pusat. Sebab sebagian besar yang dikerjakan pemerintah pusat, berlangsung di Jakarta. Lebih lanjut, Gubernur Anies menekankan bahwa inti dari segala perencanaan adalah keselamatan rakyat. Menyusun perencanaan dengan mempertimbangkan prioritas paling mendasar. Karena itu tadi disampaikan, keselamatan rakyat adalah prioritas nomor satu.

"Negeri ini dibentuk sebagai negara karena keinginan untuk menyelamatkan rakyat. Itu pula yg harus menjadi prioritas kita sama-sama." pungkas Anies.

vtw