(BPAD, Jakarta) Komisi III DPRD Kabupaten Badung, Provinsi Bali beserta jajaran anggota legislatif dan jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Badung berkunjung ke BPAD Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan tersebut terkait studi komparasi perihal pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (22/11).

Kunjungan kerja diterima langsung oleh Sekretaris Badan, Ireni beserta Fitri Ekawati Sutari selaku Kepala Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset. “Kami sangat berterima kasih Bapak Ibu dapat berkunjung ke BPAD terkait Pengelolaan Aset di Provinsi DKI Jakarta,” Kata Ireni kala sambutannya saat membuka studi banding.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Kab. Badung, I Wayan Sandra mengucapkan banyak terima kasih atas penyambutan dan penerimaan kunjungan kerja yang dilakukan hari ini guna bertukar pikiran dalam hal pengelolaan barang milik daerah. “Terima kasih telah menyiapkan waktu untuk kami dapat bertukar pikiran mengenai pengelolaan aset daerah”, Ujar Ketua Komisi III tersebut.

I Wayan Sandra juga menambahkan bahwa Kabupaten Badung sendiri masih banyak permasalahan mengenai aset sehingga kunjungan ini dirasa sangat penting dilakukan, terlebih kunjungan kerja saat ini juga dihadiri Kepala Bidang Aset, BPKAD Kabupaten Badung, Oka Antara beserta jajaran anggota Komisi III DPRD Kabupaten Badung.

Lebih lanjut jalannya studi banding dilanjutkan dengan paparan terkait pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus sesi tanya jawab. Pemaparan materi sendiri mulai dari alur siklus barang milik daerah, prosesi maupun mekanisme penghapusan hingga optimalisasi aset guna meningkatkan potensi penerimaan.

Sementara itu I Wayan Sandra juga menambahkan bahwa kunjungan ini tidak hanya berhenti sampai disini, mengingat permasalahan atas aset di Kabupaten Badung masih banyak dan akan kami bawa hasil buah tukar pikiran hari ini ke daerah kami. “Kami tidak akan sampai disini saja, kami akan kembali,” Tutup Ketua Komisi III tersebut.

(adt)