(BPAD, Jakarta) Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta melalui Bidang Penatausahaan Aset menggelar rapat koordinasi wilayah (rakorwil) sekaligus tasyakuran atas keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih opini WTP untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah mencapai sekitar 85 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada pada kisaran 75 persen.

Kegiatan yang berlangsung tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Penatausahaan Aset, Heldah dalam laporannya menyampaikan bahwa perolehan opini WTP bukanlah akhir dari proses, melainkan amanah untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan, terdapat beberapa temuan pemeriksaan BPK RI berserta rekomendasi yang harus menjadi perhatian bersama dan segera ditindaklanjuti. “Mari kita pertahankan ritme kerja yang profesional ini, tingkatkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, serta jaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan aset demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Provinsi DKI Jakarta,” Ujar Heldah.

Sementara itu Sekretaris BPAD, Didiek Budi Cahyadi dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP yang berhasil diraih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi, komitmen, dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun laporan keuangan dan aset  secara akuntabel, transparan, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. “Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan aset, termasuk seluruh tim pendamping baik di provinsi maupun wilayah,” Ucap Didiek.

Keberhasilan meraih opini WTP merupakan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Seluruh jajaran BPAD diharapkan terus menjaga integritas, memperkuat sinergi, serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik.