Jakarta - Kementerian
Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan sebanyak
1.086 sertifikat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, pada Senin
(26/5), di Balai Kota DKI Jakarta. Acara penyerahan sertifikan milik Pemprov
DKI Jakarta ini dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto kepada
Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Pj. Gubernur Heru
mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah bersinergi bersama Pemprov DKI,
terutama dalam pengamanan aset secara hukum melalui Penandatanganan Nota
Kesepakatan pada 19 Mei 2023 lalu, yang kemudian terus ditindaklanjuti dengan
kegiatan penyerahan sertifikat aset tahap-2 ini. “Apresiasi kepada Bapak
Menteri beserta jajaran Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN DKI Jakarta karena
masih dalam suasana HUT ke-496 Kota Jakarta, kami diberi hadiah. Hadiahnya
adalah pengamanan sertifikat. Sekali lagi, terima kasih atas Kerja sama,
dukungan dan bantuan dari Bapak Menteri beserta jajaran dalam pencegahan dan
penanganan permasalahan/kasus pertanahan, sekaligus menyerahkan Sertifikat Aset
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Pj. Gubernur Heru.
Kemudian, Pj.
Gubernur Heru juga mengungkapkan, penyerahan sertifikat aset tanah tahap-2 yang
dilakukan hari ini dapat mewujudkan pengamanan hukum terhadap aset tanah.
“Sinergi dan komunikasi yang baik antara lembaga pemerintahan telah
menghasilkan kinerja yang optimal, diharapkan pengamanan hukum terhadap aset
tanah dapat diwujudkan sepenuhnya,” jelas Pj. Gubernur Heru.
Sekretaris Daerah
(Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono menambahkan, dengan diserahkannya
sertifikat tersebut, artinya aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta akan terjaga
dengan baik. Selain itu, hal ini akan memberikan kepastian hukum serta
meminimalkan kasus-kasus penyelewengan tanah. “Tentunya kita menjaga aset
Pemprov DKI Jakarta dan ke depan akan semakin efisien. Sehngga, harapannya
tidak ada lagi penyalahgunaan aset dan kita akan merasa aman karena aset itu
sudah bersertifikat,” tutur Sekda Joko.
Sementara itu,
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menerangkan saat ini masih terdapat berbagai persoalan
tanah, di antaranya adalah kasus yang melibatkan mafia tanah. Untuk itu,
pihaknya memastikan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemrintah Daerah
dan Institusi hukum dalam rangka mencari solusi agar dapat terselesaikan dengan
baik.
“Saya mengapresiasi
kerja keras Pj. Gubernur Heru dan jajarannya, karena berkat sinergi dan
kolaborasi ini dapat terwujud peyerahan 1.086 aset milik Pemprov DKI Jakarta.
Saya sampaikan juga, selamat ulang tahun yang ke-496 untuk Provinsi DKI
Jakarta. Semoga Provinsi DKI Jakarta semakin maju dan masyarakatnya semakin
sejahtera. Sukses Jakarta untuk Indonesia,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Hadi
Tjahjanto.
Kepala Kantor Wilayah
(Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Wartomo mengungkapkan,
target sertifikat aset tahun ini adalah sekitar 4000 sertifikat. Maka itu,
sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov DKI terus
dilakukan secara berkelanjutan. Untuk diketahui, sebelumnya pada Mei lalu,
Pemprov DKI telah menerima sebanyak 162 sertifikat aset dari Kementerian
ATR/BPN.
“Sampai akhir tahun 2023 ini, targetnya ada 4000 sertifikat. Sinergi dengan Pemprov DKI terus kami lakukan dan tingkatkan, terutama dalam membahas permasalahan yang ada dalam pengamanan aset ini,” imbuhnya