BPAD Provinsi DKI Jakarta memenuhi undangan Focus Group Discussion (FGD) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada hari Kamis, 14 Oktober 2021 bersama 6 Perangkat Daerah lainnya yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Biro Perekonomian dan Keuangan dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah. Acara ini diadakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang bekerjasama dengan PT PricewaterhouseCoopers serta Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Acara ini berlangsung selama 7 hari yakni dari tanggal 11 Oktober 2021 sampai 19 Oktober 2021 dengan jadwal Perangkat Daerah yang berbeda-beda, bertempat di Hotel Mercure Sabang, Jakarta Pusat. Tim Arsitektur SPBE BPAD yang menghadiri acara tersebut terdiri dari 6 orang, yakni Ratna Diah Kurniati, Truli Susatyo Dewi, I Nyoman Dharma Dwi Putra, Haikal Rahmat Fadhilah, Eka Mahlida dan Nindya Viani.

Acara ini ditujukan untuk menerapkan metode design thinking dalam rangka penyusunan arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didasari dengan 6 area digitalisasi yakni digital first mindset, mobile now, omni channel, unlock data possibilities, tracking and transparency, cybersecurity and privacy serta efficiency is key. Alur kegiatan FGD ini diawali dengan penetapan fokus layanan masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi perhatian utama. Setelah itu, dilanjutkan dengan identifikasi masalah, persona, solusi potensial, visualisasi perencanaan masa depan dan ditutup dengan penyusunan prioritas kerja pada roadmap untuk 5 tahun ke depan. 

Truli Susatyo Dewi - Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Pengguna

BPAD mengangkat isu pemanfaatan Barang Milik Daerah yang memang menjadi salah satu aspek utama dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, mengingat pemanfaatan dapat meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain, sangat banyak masalah dan tantangan yang dihadapi dalam aspek pemanfaatan sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikannya. Terlebih, struktur organisasi dan tata kerja BPAD yang baru telah melahirkan Unit Pengelola Manajemen Aset yang ke depannya akan berfokus dalam menyelenggarakan kegiatan teknis operasional optimalisasi pendayagunaan Barang Milik Daerah. Kegiatan tersebut meliputi pemanfaatan Barang Milik Daerah yang bersifat komersil, pengelolaan properti, pelaksanaan jasa konsultasi aset, rekomendasi HGB di atas Hak Pengelolaan Lahan, pemanfaatan infrastruktur, kerja sama operasi, penyelenggaraan reklame dan optimalisasi pemanfaatan aset lainnya.

I Nyoman Dharma Dwi Putra - Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Aset

Atas hal tersebut, tim arsitektur SPBE BPAD menjelaskan bahwa saat ini BPAD tengah berupaya dalam hal penyusunan masterplan pemanfaatan, penetapan regulasi dan pelaksanaan sosialisasi, penyiapan infrastruktur, penertiban kerjasama, pengembangan sistem e-Pemanfaatan, e-Penilaian, e-Tender, e-Pengamanan/Pemantauan maupun evaluasi sistem pendukung lain dan diharapkan rampung pada tahun 2022. Berikutnya, BPAD memfokuskan diri pada pengintegrasian data aset dengan peta bidang dan SIMPAD, pengembangan monitoring melalui Mobile Aset, analisis data aset termasuk untuk peruntukan dan prognosis pendapatan, pengembangan potensi pemanfaatan, pemutakhiran data analisis potensi pendapatan, juga memastikan terlaksananya pengamanan, pengawasan dan pengendalian aset dari seluruh stakeholder terkait. Dalam 5 tahun ke depan, diharapkan pemanfaatan aset sudah dapat terlaksana secara optimal, terintegrasi dan transparan.

"Saya sangat mengapresiasi para peserta pada sesi hari ini karena telah mengikuti acara dengan sangat antusias. Pada dasarnya seluruh Perangkat Daerah telah mempresentasikan dengan sangat baik dan hasil penilaian kami menunjukkan perbedaan skor yang sangat tipis antar Perangkat Daerah", ujar Alweisda, Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

"Melihat dari kesesuaian ide dan penyusunan prioritas inisiatif kerja pada roadmap yang telah dipresentasikan, maka diputuskan yang terbaik adalah BPAD", tambah Alweisda.

Selain itu, Alweisda menekankan bahwa hasil FGD ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah untuk dapat merealisasikan segala ide-ide yang sudah digali demi kemajuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun mendatang khususnya untuk memberi layanan berbasis digital dengan optimal. Diharapkan, pengembangan aplikasi juga tidak mementingkan kuantitas tapi kualitas, yakni cukup sedikit aplikasi namun kaya dengan fitur.