(BPAD_Jakarta) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan terima secara simbolis atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun Anggaran 2021, disela-sela pembukaan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021, di Ruang Pola Bappeda, (3/2).

Nyoman Adhi Suryadnyana Plt. Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V menyampaikan pantun sebagai pembuka dalam sambutannya “DKI Jakarta cermin keberagaman, bahagia warganya sudah tentu jadi tujuan, pada hari ini LHP kinerja dan kepatuhan telah kami serahkan, tindak lanjut rekomendasinya mohon dilaksanakan”. Ujar  Nyoman Adhi Suryadnyana. Pasalnya BPK RI telah melakukan 11 kegiatan pemeriksaan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, ke-11 kegiatan pemeriksaan meliputi 5 pemeriksaan kinerja dan 6 pemeriksaan atas kepatuhan perundang-undangan sepanjang semester II Tahun 2021. “Kami berharap laporan hasil pemeriksaan tersebut dapat ditindak lanjuti dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai masukan dalam proses pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan meningkatkan kualitas transparansi , serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi DKI Jakarta”. Tegas Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V.

Lebih lanjut Nyoman Adhi Suryadnyana menambahkan sehubungan dengan entry meeting pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021 akan dilaksanakan hingga 65 hari kerja, “ Terhitung mulai hari ini sampai dengan 31 Mei 2022 dengan memperhitungkan cuti bersama”. Tutup nya. Disamping itu Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam sambutannya Pemprov DKI Jakarta terus menerus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas didalam pengelolaan keuangan, serta terus melakukan perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan. “Pertama pembenahan pengelelolaan keuangan dan aset secara berkelanjutan, penguatan implementasi sistem informasi smart planning dan smart budgeting, penguatan inplementasi transaksi non tunai, rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan secara berkala dan berjenjang serta sejak Tahun 2019  melakukan percepatan dengan memiliki sidang majelis penetapan barang milik daerah”. Ujar Anies Baswedan.

Anies Baswedan menutup jalannya entry meeting dengan berpesan kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk dapat  bekerja keras, sungguh-sungguh, cermat, teliti dan profesional pada semua jajaran agar opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat kembali diraih. 

(adt)