Jakarta - Penjabat
(Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI dan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan koordinasi pencegahan korupsi. KPK
akan mengirim Satuan Tugas (Satgas) untuk Pemprov DKI dalam rangka membantu
pencegahan korupsi.
"Pak Alexander
Marwata juga tadi menegaskan bahwa kami Pemprov DKI Jakarta nanti akan didukung
oleh beberapa satgas dalam perjalanan di tahun 2023," kata Heru pada
wartawan, Kamis (15/12/2022).
Heru menjelaskan
komitmen ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan koordinasi pencegahan
korupsi. Heru berharap komunikasi Pemprov DKI dengan KPK terus berjalan dengan
baik.
"Terima kasih
juga kepada jajaran KPK yang telah mendukung. Mudah-mudahan melalui Inspektorat
kita terus berkomunikasi. Lebih baik kita melakukan pencegahan korupsi.
Pemberantasan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,"ujar Heru.
Terkait kerja sama
ini, Heru juga menginstruksikan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan
Direktur Utama BUMD agar selalu berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan
seluruh program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK
RI.
"Saya
menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Itjen Kemendagri, BPKP, Kejaksaan
Tinggi, KPK RI serta berbagai pihak yang telah membantu dan mengawal untuk
mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemprov DKI
Jakarta. Kami berharap dapat terus dibimbing dan didampingi agar kualitas
pengelolaan keuangan dan layanan publik dapat terus meningkat dari waktu ke
waktu," ungkapnya.
Heru menyebutkan
beberapa keberhasilan Pemprov yang merupakan bentuk komitmen perbaikan
pelaksanaan program pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan
yang telah dilakukan, antara lain:
a. Membangun budaya
antikorupsi, di antaranya melalui insersi pendidikan antikorupsi dan kampanye
anti korupsi;
b. Penguatan tata
kelola ASN melalui evaluasi jabatan, promosi, rotasi, dan mutasi basis
kompetensi.
c. Proses perencanaan
dan penganggaran yang transparan;
d. Pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga lebih transparan dan
akuntabel;
e. Peningkatan
pelayanan perizinan melalui integrasi sistem dan penguatan pelayanan di mall
pelayanan publik;
f. Optimalisasi
penerimaan pajak dan retribusi melalui sistem yang terintegrasi dan penerapan
transaksi nontunai;
g. Penerapan
manajemen risiko dan penguatan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah);
h. Optimalisasi dan
pengamanan aset daerah.
Sebelumnya, kegiatan
Koordinasi Pencegahan Korupsi ini juga turut dilaksanakan serangkaian bentuk
komitmen pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pertama,
penyerahan sertifikat tanah atas nama Pemprov DKI Jakarta atas kewajiban
prasarana umum dari pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Penyerahan
sertifikat aset tanah ini diserahkan Direktur PT Gramedia, Rudi Hartono, dan
Direktur Utama PT Kencana Unggul Sukses, Noer Indra Djaya, kepada Kepala BPAD
Provinsi DKI Jakarta, Reza Pahlevi.
(zap/dhn)
Sumber Berita : detik.com
Sumber Foto : liputan6.com