(BPAD, Jakarta) BPAD DKI Jakarta melalui UPT Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Aset menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Aset Lancar berupa barang persediaan. Gelaran FGD dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman sekaligus persamaan persepsi bagi Perangkat Daerah akan Aset Lancar atau barang Persediaan.

Klasifikasi Barang Milik Daerah (BMD) tidak hanya aset tetap melainkan aset lancar atau akrab disapa Barang Persediaan. Sebanyak 15 Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah diundang dalam rangka kegiatan FGD yang berlangsung pada Kamis dan Jumat, 11-12 September 2025 pekan lalu. Selain itu melalui FGD ini diharapkan sebagai wadah diskusi strategis dalam menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam pengelolaan dan pelaporan barang persediaan secara tertib, akuntabel dan sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun pemateri dalam kegiatan FGD tersebut yakni Febria Avicena S.I., M.A.P selaku konsultan dan peneliti Barang Milik Daerah pada Lembaga Pengkaji dan Penerapan Ilmu Administrasi (LPPIA) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Direktorat BUMD,BLUD dan BMD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Ibu Jona Maria Mantow S.IP., M.Acc.,.

Kepala Pusat Data dan Informasi Aset, Suripto Sastrowiyono dalam laporannya menyampaikan agar para peserta FGD yang hadir mendapatkan pemahaman teknis terkait pengelolaan dan pelaporan barang persediaan. “Semoga ini menjadi wadah diskusi sekaligus juga sebagai sarana pemahaman akan pengelolaan, pelaporan bahkan hingga pemusnahan dan penghapusan barang persediaan,” Tutup Suripto.

Sementara itu Plt. Sekretaris BPAD Provinsi DKI Jakarta, Didiek Budi Cahyadi dalam sambutannya berharap agar barang persediaan khususnya pencatatan dan pelaporan dapat semakin baik serta transparan serta kendala yang sering ditemui dilapangan dapat teratasi. "Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan dapat menyamakan persepsi terkait regulasi dan kebijakan yang berlaku, meningkatkan pemahaman teknis dalam pencatatan dan pelaporan persediaan dan berbagi kendala kepada Narasumber yang hadir bilamana sering ditemukan kendala," Ujar Didiek Budi Cahyadi.

(adt)